Kenaikan PPN 12%: Antara Keberlanjutan Fiskal dan Beban Rakyat

Oleh: Romzul Fannani

(Sekretaris Badan Ansor Anti Narkoba BAANAR PAC GP Ansor Pragaan)

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah salah satu sumber utama pendapatan negara yang digunakan untuk membiayai berbagai program pembangunan dan layanan publik. Namun, ketika kebijakan kenaikan PPN diumumkan, wajar jika masyarakat bereaksi dengan beragam perasaan: mulai dari kebingungan, kekhawatiran, hingga protes. Kenaikan PPN dari 11% menjadi 12% yang rencananya akan berlaku mulai tahun ini memunculkan berbagai pertanyaan: Apakah kebijakan ini benar-benar diperlukan? Siapa yang paling terdampak? Dan bagaimana pemerintah mengelola dampaknya terhadap ekonomi?

Mendasari Kenaikan PPN: Keberlanjutan Fiskal

Kenaikan PPN sering kali dibingkai sebagai langkah strategis untuk meningkatkan pendapatan negara. Pemerintah berargumen bahwa kebutuhan anggaran semakin besar, terutama untuk membiayai infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemulihan ekonomi pasca-pandemi. Di sisi lain, beban utang negara yang meningkat membuat pemerintah perlu mencari sumber pendapatan tambahan untuk menjaga keberlanjutan fiskal.

Namun, tidak sedikit pihak yang mempertanyakan urgensi kenaikan PPN di tengah pemulihan ekonomi yang masih rapuh. Pada satu sisi, kebijakan ini bisa membantu pemerintah menyeimbangkan anggaran dan mengurangi defisit fiskal. Tapi, di sisi lain, dampaknya pada daya beli masyarakat tidak bisa diabaikan, terutama bagi kelompok berpenghasilan rendah yang akan lebih merasakan beban kenaikan harga barang dan jasa.

Dampak pada Konsumen: Beban yang Tak Terelakkan

Kenaikan PPN berarti kenaikan harga barang dan jasa, terutama pada barang konsumsi yang tidak termasuk dalam kategori bebas pajak. Misalnya, produk kebutuhan sehari-hari seperti pakaian, alat rumah tangga, atau layanan hiburan akan mengalami lonjakan harga. Hal ini pada akhirnya akan memengaruhi daya beli masyarakat, terutama di kalangan menengah ke bawah.

Bagi kelas menengah, yang sering kali menjadi motor utama konsumsi domestik, kenaikan ini bisa memengaruhi pola belanja mereka. Ketika harga naik, mereka cenderung mengurangi konsumsi atau mencari alternatif yang lebih murah. Akibatnya, sektor perdagangan dan jasa bisa mengalami tekanan.

Bagi kelas bawah, dampaknya jauh lebih berat. Meski beberapa barang kebutuhan pokok seperti beras, gula, dan layanan kesehatan tidak dikenakan PPN, efek berantai dari kenaikan harga pada sektor lain tetap terasa. Transportasi, listrik, dan kebutuhan sekunder yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari tetap akan memengaruhi pengeluaran mereka.

Dilema Dunia Usaha: Menjaga Harga atau Margin?

Bagi pelaku usaha, kenaikan PPN menghadirkan dilema: apakah menaikkan harga produk demi menjaga margin keuntungan atau menekan margin demi mempertahankan daya saing?

Usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) yang menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia akan merasakan dampak paling signifikan. UMKM yang bergantung pada konsumen dengan daya beli terbatas akan sulit menaikkan harga tanpa risiko kehilangan pelanggan. Sementara itu, perusahaan besar mungkin lebih fleksibel dalam mengelola kenaikan biaya karena memiliki skala ekonomi yang lebih baik.

Dalam situasi seperti ini, pemerintah harus berhati-hati. Jika dunia usaha terlalu terbebani, risiko stagnasi ekonomi akan semakin besar. Ketika bisnis melambat, dampaknya tidak hanya pada pertumbuhan ekonomi tetapi juga pada lapangan kerja.

Alternatif Solusi: Keadilan Pajak yang Lebih Inklusif

Sebagai kebijakan fiskal, kenaikan PPN memang memiliki logika ekonomi yang kuat. Namun, kebijakan ini tidak boleh berjalan tanpa mempertimbangkan dampaknya pada kelompok rentan. Pemerintah perlu memastikan bahwa dampak negatifnya diminimalkan melalui berbagai langkah kompensasi, seperti:

1. Peningkatan Bantuan Sosial

Bantuan langsung tunai atau program perlindungan sosial lainnya dapat menjadi penyeimbang bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah yang paling terdampak oleh kenaikan harga.

2. Penguatan UMKM

Pemerintah perlu memberikan insentif khusus bagi UMKM, seperti keringanan pajak atau subsidi, agar mereka mampu bertahan di tengah tekanan kenaikan PPN.

3. Keadilan Pajak

Kenaikan PPN seharusnya dibarengi dengan peningkatan pengawasan terhadap wajib pajak besar, khususnya perusahaan multinasional yang sering menghindari pajak. Pendapatan dari kelompok ini bisa menjadi solusi untuk mengurangi beban PPN pada masyarakat umum.

4. Edukasi Pajak

Masyarakat perlu diberi pemahaman yang lebih baik tentang bagaimana pajak mereka digunakan untuk membangun negara. Transparansi dan akuntabilitas pemerintah dalam pengelolaan anggaran menjadi kunci untuk mendapatkan kepercayaan publik.

Melangkah dengan Bijak

Kenaikan PPN 12% adalah kebijakan yang tidak bisa dipandang hitam putih. Di satu sisi, pemerintah membutuhkan sumber pendapatan yang lebih besar untuk menjalankan program-program pembangunan. Namun, di sisi lain, beban tambahan bagi masyarakat dan dunia usaha harus dikelola dengan hati-hati.

Langkah terbaik adalah memastikan bahwa kebijakan ini diimplementasikan dengan pendekatan yang inklusif. Dampak negatifnya harus diminimalkan melalui perlindungan sosial yang memadai, dukungan bagi dunia usaha, dan pengawasan yang ketat terhadap pengelolaan anggaran negara.

Dalam jangka panjang, reformasi pajak yang lebih adil dan progresif tetap menjadi kebutuhan utama. Jika kebijakan pajak mampu mencerminkan prinsip keadilan, maka beban yang harus ditanggung rakyat kecil dapat dikurangi tanpa mengorbankan keberlanjutan fiskal negara.

Pemerintah perlu mengingat bahwa keberhasilan kebijakan fiskal bukan hanya soal angka pendapatan yang meningkat, tetapi juga soal bagaimana kebijakan tersebut mampu menciptakan keseimbangan antara kebutuhan negara dan kesejahteraan rakyatnya. Karena pada akhirnya, keberlanjutan sebuah negara tidak hanya diukur dari stabilitas ekonominya, tetapi juga dari seberapa besar ia mampu melindungi dan memberdayakan masyarakatnya.